Pajakmu Berarti

Semua orang di dunia ini pasti setuju bahwa setiap pekerjaan memiliki risiko atau tantangannya tersendiri. Mulai dari petani, dokter, arsitek, ilmuwan, guru, polisi, politisi, dan profesi lainnya. Tidak ada pekerjaan yang ‘aman-aman’ saja sekalipun bekerja sebagai penceramah agama.

Salah satu risiko yang dialami petani adalah gagal panen atau pertaniannya diserang hama. Menjadi dokter, nyawa pasien lah yang menjadi taruhannya. Mengamankan masyarakat yang majemuk ini pun selain menjadi medan para aparat kepolisian dan TNI, juga menjadi ancaman bagi mereka sendiri. Terlebih jika anggota keluarganya sudah dilibatkan.

Guru juga seperti itu, sudah berapa kasus tindak pelecehan atau kekerasan terhadap guru yang dilakukan baik oleh muridnya sendiri atau wali murid beberapa bulan terakhir ini. Selain mengajar, mendidik siswa-siswi bukanlah hal yang gampang. Mengerti karakter seorang anak, apalagi bukan anaknya sendiri, jika tidak pintar menempatkan diri, seorang guru sudah pasti kesulitan untuk menyampaikan nasihat, pelajaran, atau pendidikan bagi sang murid.

Dari poin di atas semoga jelas menggambarkan kepada kita bahwa berprofesi apa saja, tentu ada saja risikonya. Seremeh apapun orang berucap tentang suatu pekerjaan pastilah sangat berarti bagi yang melakukannya. Karena sebuah pekerjaan atau profesi pasti memiliki tujuan yang mulia.

Halah… lu mah enak”, “Gitu doang kagak bisa”, dan lain-lainnya pasti ada.

Tidak terkecuali dengan profesi penulis ini (masih baru sekitar setahun ini sih), profesi yang juga dilakoni oleh lebih dari 38.000 orang di seluruh Indonesia, orang pajak/pegawai pajak/petugas pajak/tukang pajak dan aneka sebutan lainnya. Setiap istilah yang diberikan masyarakat memiliki tempat tersendiri di hati kami. Ada yang ‘ya sudahlah’, ‘bukan seperti itu’, ‘nggak ah’, atau malah menjadi berkonotasi negatif juga bagi kami.

Sebenarnya penulis pribadi menyerahkan sepenuhnya mau diberikan judul apa profesi kami ini, asal Anda membayar pajak Anda. Hehehe…

Haduh.. semua dipajakin. Rumah yang dibangun pake uang sendiri, dipajakin. Beli barang-barang keperluan sehari-hari yang juga pake uang sendiri, dipajakin. Beli motor, mobil, truk, bus, angkot, kapal, pesawat, dipajakin. Beli tanah dipajakin. Udah jelas-jelas pake duit sendiri, usaha sendiri, tetep aja semuanya dipajakin. Lama-lama buang air besar juga dipajakin”, kisah nyata yang dialami penulis.

Sebenarnya agak lucu juga, jika sedang terhimpit suatu perkara, dengan mudahnya berucap “Marilah kita selesaikan di pengadilan saja, negara kita kan NEGARA HUKUM”. Namun di lain waktu, malah tidak mengakui negaranya sebagai negara hukum. Contohnya adalah tidak membayar pajak yang jelas-jelas menjadi kewajiban bagi setiap warga negara dan jelas-jelas produk dari hukum itu sendiri.

Sebenarnya diskusi ringan tentang pajak ini menjadi hiburan cuma-cuma juga bagi penulis, kok bisa-bisanya ada yang ‘memboikot’ pajak. Padahal segala pembangunan di negeri ini, asal muasalnya (salah satunya) dari pajak.

Kalau tidak setuju, apakah mampu menyediakan infrastruktur sendiri? Jangankan untuk orang banyak, untuk diri sendiri saja belum tentu mampu. Membuat jembatan, rumah sakit, jalanan beraspal, fasilitas umum, menggaji satuan keamanan, dan lain sebagainya. Bisa?

Coba dipikirkan sejenak, APBN kira-kira dari mana? Salah satunya dari pajak. Uang pajaknya dari mana? Tentu dari masyarakat sendiri. Uang masyarakat, untuk membangun infrastruktur masyarakat. Kalau uang masyarakatnya banyak yang terkumpul, otomatis infrastruktur masyarakat juga banyak yang terbangun. Bukan begitu, kat? Inilah salah satu contoh sederhana bergotong royong, bergotong royong dalam materi.

Toh, yang paling merasakan apa itu manfaat pajak ya kalangan menengah ke bawah. Pemerintah ingin meringankan beban masyarakat dan (syukur-syukur) kalau bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kalau masyarakat sejahtera, Indonesia Jaya bukan judul lagu nasional belaka.

Baik, jika memang anda atau dia menolak pajak dengan mentah-mentah, setengah matang, gosong, kurang manis, atau keasinan. Tapi seperti inilah kondisi negara yang telah merdeka 71 tahun ini. Bolehlah kita mengandalkan penerimaan yang tidak berbau pajak, tapi sistem yang seperti itu mungkin saja masih mau akan dibahas.

Untuk mendukung itu, tentu segala sesuatunya juga perlu dipersiapkan. Dan untuk menyiapkan segala sesuatunya itu, perlu biaya. Di situlah pajak hadir.

Hadir!” pajak.

Sadar atau tidak sadar, kita lebih sering menuntut hak kita daripada memenuhi terlebih dahulu apa-apa saja yang menjadi kewajiban kita. “Mana? Katanya kesehetan, sekolah, bla, bla, bla, gratis?”, “Kok makin ke sini, subsidi malah banyak yang diturunin, sih”, “Sekarang apa-apa bayar. Beda sama jaman majapahit dulu”, dan lain sebagainya.

Saat masih sekolah, guru penulis selalu mengingatkan kepada murid-muridnya tentang apa yang dulu Presiden J.F. Kennedy pernah ucapkan “Jangan tanyakan apa yang telah negara berikan kepadamu, tapi tanyakan pada dirimu apa yang telah kamu berikan pada negaramu”. Itu berarti negara menuntut kewajibanmu untuk ditunaikan dulu sebelum kamu menuntut hak-hakmu.

Karena sadar atau tidak sadar lagi (sebaiknya anda harus segera cuci muka atau berwudhu), hak-hak anda sudah anda dapatkan walau tidak secara langsung anda rasakan. Hak keamanan? Polisi dan TNI. Hak kebersihan? Dinas Pertamanan. Dan aneka macam rasa hak-hak lainnya.

Tentu dengan bersama-sama menjaga keamanan dan lingkungan sekitar tetap kondusif, sudah menjadi kontribusi yang berarti bagi negara. Tapi jika bisa lebih dari itu, mengapa tidak?

Tidak sedikit orang yang menyepelekan, meremehkan, dan memandang sebelah mata profesi kami. “Enak ya jadi orang pajak”, “Halah palingan duitnya juga dimakan sendiri”, “Palingan …..”, “Palingan …..” celetuk sebagian mereka.

Padahal di kehidupan sebenarnya, ‘uang pajak’ yang dikumpulkan itu dimakan bersama-sama. Loh kok bisa? Bagaimana tidak dimakan bersama-sama? Lah wong uang pajaknya sudah disulap jadi gaji, jadi tunjangan, jadi beasiswa, jadi subsidi, jadi dana sertifikasi, dan bentuk-bentuk ‘astral’ lainnya. Enak? Lezat? Nikmat? Hmmm.. maknyus.

Okey, penulis paham. Mungkin masih banyak orang yang belum tahu tentang asal muasal gaji mereka dari mana. Mungkin yang ada di benak sebagian mereka, uang tiba-tiba jatuh di siang bolong di kas bendarahara kantornya, atau yang lebih ajaib lagi malah dikira si bendaharalah yang ‘mengais-ngais’ uang untuk menggaji karyawan instansinya.

Tentu yang dibicarakan di sini adalah instansi dan institusi pemerintahan, tidak dengan swasta.

Untuk sedikit informasi, pajak itu terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan, mengelola atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materei.

Sedang pajak daerah dikelola oleh suku dinas pendapatan masing-masing pemerintah daerah, ada yang berada di naungan pemerintah provinsi dan ada juga yang di pemerintah kabupaten / kota. Yang dikelola adalah pajak-pajak yang tidak dikelola oleh pemerintah pusat. Pajak Bumi Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan lain sebagainya.

Perlu diketahui juga bahwa pajak bukan satu-satunya sumber pendapatan negara, lho. Adalagi sumber pendapatan negara seperti Bea, Cukai, Hibah, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan HUTANG. (Lebay banget dah sampe yang hutang aja dihuruf kapital.)

Gila ya, makin ke sini kayanya pemerintah kita hobi banget ngutang ke luar negeri!”, “Katanya negara ini kaya raya”, “Katanya tongkat dan kayu jadi tanaman?”, “Kayak negara miskin aja, dikit-dikit ngutang” obrolan warung kopi.

“Pegimane ceritanye nggak ngutang, Tong?” kata negara.

Kehidupan bernegara ini bisa diibaratkan kehidupan berumah tangga. Untuk membeli kendaraan, televisi, rumah, ponsel, dan perlengkapan rumah tangga lainnya, jika pendapatan Pipinya pas-pasan dan Mimi jadi ibu rumah tangga, ya otomatis harus ngutang ke tetangga kiri-kanan-depan-belakang-atas-bawah atau ke lembaga pembiayaan.

Syukur kalau orang rumah mau hidup sederhana, masalahnya setiap hari bakatnya teriak-teriak, merengek, ingin ini, ingin itu. Si Pipi puyeng nyari duitnya dari mana.

“Udahlah Mi, ngutang dulu aja ke tetangga, nanti Pipi yang nyari uangnya untuk melunasi”, Pipi memelas seraya matanya berkaca-kaca usai mengupas bawang merah.

“Tapi, Pi…” Mimi menyela.

Belum usai Mimi menjawab, jari keliling Pipi yang berbau bawang sudah berada tepat menempel di bibir Mimi yang baru dioles lipstik gocengan, “Sudah, Mi. Anak-anak kita juga harus sekolah, kebutuhan-kebutuhan mereka juga harus Pipi penuhi. Gincu Mimi juga udah harus diupgrade biar Pipi makin cinta ke Mimi. Pipi nggak ingin menjadi Pipi yang tidak bertanggung jawab.” Pipi meraih tangan Mimi dan tiba-tiba keluar latar suara lagu Armada – Mau Dibawa Kemana, disambung lagu Opick – Bila Waktu Tlah Memanggil, dan ditutup dengan lagu Didi Kempot – Stasiun Balapan.

Kira-kira seperti itulah kondisi negara kita.

Okey, penulis paham lagi. Mungkin memang orang pajaklah yang bersalah karena kurang gencar menyosialisasikan tentang urgensi pajak ini. Tapi, apakah salah jika masyarakat sendiri yang proaktif untuk mencari tahu terkait apa-apa yang menjadi kewajibannya sebagai warga negara, utamanya tentang pajak?

Tentu SDM kami sangat terbatas untuk meyakinkan satu demi satu masyarakat agar melek pajak. Guru saja yang notabene memang pengajar dan berperan mencerdaskan bangsa, belum tentu melek soal pajak. Karena guru memang memiliki bermacam-macam bidang ajar.

Intinya, baik guru, guru besar, guru kecil, guru cantik, guru sedang, guru rajin, guru disiplin, guru tidur, guru tinggi, guru gemuk, guru ngaji, dokter, mantri, artis, tukang bangunan, tukang sunat, tukang pijat, tukang minyak, polisi, polwan, polisi tidur, polisi bangun, astronot, astrobot, sampai ilmuwan mikrobiologi molekular, belum tentu tahu dengan pasti tentang apa itu pajak. Untuk sekadar membedakan mana pajak pusat dan daerah saja, mungkin masih banyak juga yang belum tahu.

Orang pajak juga sebenarnya tidak begitu tahu apa itu mikroba atau macam-macam rasi bintang. Karena memang negara tidak mewajibkan seluruh masyarakatnya melek mikroba atau rasi bintang. Betul?

Masih belum hilang di Google kita bersama tentang pegawai pajak yang ditusuk hingga nyawanya melayang gara-gara menagih pajak di daerah Gunung Sitoli sana. Sekalipun sudah dianggap sebagai musibah, masih ada saja orang yang tidak merasa prihatin sedikitpun. Rasanya sudah dendam sekali dengan orang pajak.

Lebay deh, polisi, tentara, dokter, dan guru kita dah berapa ribu orang yang meninggal. Ini satu aja hebohnya ndak ketulungan.” doi yang sedang ngelantur.

Naudzubillah…

Tak jarang sekalipun jam kerja sudah buyar, topik pembicaraan kami di dalam mobil, di atas motor, di meja makan, adalah penerimaan, curhat seputar pekerjaan hari ini, cerita tentang potensi Wajib Pajak, dan yang menyangkut kepentingan pekerjaan lainnya. Karena sepertinya topik paling seksi untuk dibicarakan hanya itu, yang lainnya kurang (masih butuh nge-gym dan beberapa kali pilates).

Mau gimana lagi? Rasanya baru pulang dari kantor, dibuat tidur malam sebentar, eh udah nyampe kantor lagi.

Tapi yakinlah, memang itu yang menjadi fokus perhatian kami. Bagaimana caranya mencapai target penerimaan, bagaimana meluluhkan hati Wajib Pajak untuk bersedia membayar pajaknya, dan bagaimana-bagaimana lainnya.

Inilah tantangan yang harus kami hadapi, siapa sih yang dengan suka rela tiba-tiba membayar pajak? Siapa sih yang tiba-tiba usai menggosok gigi di pagi hari, ingin langsung berkonsultasi dengan account representative terkait kewajibannya?

Padahal semua layanan di kantor pajak itu gratis lho! Kok bisa gratis? Ya karena ‘uang pajak’ yang sudah disulap itu tadi. Nggak mau kan ‘uang pajak’nya jadi mubadzir gara-gara masyarakat tidak memanfaatkannya? Siapa suruh, Kat.

Jangan kepedean karena mengira nggak wajib bayar pajak, bagus dikonsultasikan dulu, daripada jadi temuan? Kan berabe.

Nyesel nggak nih belum pernah mampir ke kantor pajak? Hayo ngaku?

Nah, biar bisa tidur nyenyak, ikutlah tax amnesty, pengampunan pajak, atau amnesti pajak ini. Sampai dengan 30 September 2016, tarif uang tebusannya hanya 2% dari nilai harta bersih. Setelah mengikuti dan menerima Surat Keterangan pengampunan pajak, segala ‘dosa-dosa’ terkait pajak akan dihapuskan oleh negara.

“Mulai dari nol ya, Pakdhe, Budhe, Uwak, Mamak, Uda, Uni, Bro, Sist, Cong, Cin, Say.”

Mau tahu lebih lanjut? Yuk mampir dan konsultasi ke kantor pajak terdekat. Tapi bukan di kantor pajak yang biasa dibuat bayar pajak kendaraan ya!

Apapun yang Anda lakukan, sebisa mungkin adalah yang bermanfaat. Bermanfaat bagi Anda, bermanfaat bagi sesama. Tidak ada gunanya jika tidak melakukan apa-apa, apalagi melakukan apa-apa yang merugikan.

Isi kemerdekaan ini dengan apa yang telah dicita-citakan oleh para pendiri bangsa dan jangan biarkan pengorbanan para pahlawan kita menjadi sia-sia. Buka mata, buka hati, buka telinga.

Dirgahayu Republik Indonesia ke-71!

Bayar pajaknya, awasi penggunaanya!

Orang bijak, bayar pajak! Orang taat, bayar zakat!

#PajakMilikBersama

#AmnestiPajak


 *Tulisan ini dibuat sekadar menyampaikan unek-unek atau ke-gregetan penulis selama ini. Oh ya, tidak salah jika anda memiliki cerita sendiri. Apakah anda polisi, tentara, dokter, ilmuwan, ketua presiden, dan profesi lain, pasti ada saja yang ingin dicurhatkan. Itulah yang terjadi kalau terlanjur menjiwai profesi, suka gregetan.

Bagus kalau kita saling share mengenai profesi kita, agar orang di luar sana sadar akan peranan profesi yang kita lakoni ini. Bodo amat dianggap narsis, orang jadi tidak menghargai sesuatu karena memang mereka tidak mengetahuinya.

Dan maaf kalau ada kalimat atau bagian dari tulisan ini yang menggambarkan ketidakmenghargainya penulis terhadap profesi tertentu.

Semoga sedikit banyak mencerahkan dan mulai mau mampir ke kantor pajak. Orang pajak masih makan nasi kok, nggak suka gigit jempol kaki orang. Orang pajak juga suka denger curhatan orang, lebih suka lagi kalau dibikin drama musikalnya sekalian. Hehehe. 

Padang Bulan, 17 Agustus 2016

17 tanggapan untuk “Pajakmu Berarti

  1. Woaaaaa daebak! Keren tulisannyaaa👍 semangat orang-orang pajak💪💪💪 btw agak ga paham iz sama kalimat “Kab X yang potensi pajaknya lebih kepada bendahara pemerintah” hehe

    Suka

    1. Maksudnya, potensi pajak kab. X itu didominasi oleh penerimaan pembayaran pajak yg dipungut/dipotong oleh bendahara pemerintah atas belanja dan pengeluarannya yg menggunakan dana APBN. Misal mau benerin AC kantor, nanti ada tarifnya untuk dikenakan pajak dari biaya perawatan AC itu tadi. Semua dipajakin deh. Wkwkwk.

      Suka

  2. Anjay, mantap ..

    “Posisi yang baik bagi penguasa adalah dicintai dan ditakuti, tetapi apabila tak mampu dicintai lebih baik ditakuti”.

    Apalah arti surat imbauan tanpa surat tagihan #tahunsejutaSTP

    Suka

    1. Ngga usah repot2 muth.. takut dibilang promosi.. wkwkkwkw.. aku mah tujuan pertamanya biar lega aja.. tujuan keduanya biar orang tahu aja.. hmm..

      Suka

  3. Nice, wkwkwk
    “Jadi resiko orang pajak apa?”
    “Hmm, ga bisa terus terang kalo ditanya apa profesinya, tiap jawab ‘saya pegawai pajak’ reaksinya langsung ‘wiih, kaya dong’ atau ‘bisa beli mobil dong sekarang’ atau ‘jangan korupsi!’ And i’m like ‘Lu Kire?’
    Jadi skrg kalo ditanya ‘kerja dimana’ jawab aja ‘kerja di X’ wkwkwk”

    PS: X adalah nama daerah tempat kantor bertengger, :”

    Suka

Tinggalkan Balasan ke Syifa Batalkan balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s