Pajakmu Berarti: Memaksa

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Pasal 1 ayat 1, Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)

Hi! Alah lamo indak basuo! Kumaha damang?

Mugo apik-apik wae.

Pernah berpikir bahwa Negara ini terlalu baik? Mungkin, iya.

Pernah berpikir bahwa Negara ini adalah Negara dengan pembayar pajak yang patuh? Mungkin, tidak.

Kenapa terlalu baik?

Pajak adalah kontribusi bersifat memaksa. Pernah merasa dipaksa? Kalau terpaksa, mungkin saja iya. Pajak yang dalam pelaksanannya adalah self assessment atau semua kewajiban perpajakan mulai dari pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak. Memang benar-benar diserahkan sepenuhnya kepada Wajib Pajak.

Kenali perbedaan pajak pusat dan daerah di sini.

Terus kerjaan orang pajak apa?

Orang itu sebatas menghimbau, mengawasi, dan membina para Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Tidak mudah, karena apa saja yang berkaitan dengan uang, pasti sensitif. Kalau ditanya apakah terbebani dengan sistem ini, pembayar pajak yang taat sekalipun pasti merasa terbebani dan mungkin tidak terlalu ikhlas juga dalam penyetorannya. Terpaksa.

Tapi apalah arti kewajiban jika tidak ditunaikan. Semua kewajiban selaiknya setara dengan hak yang diperoleh. Jika Anda merasa telah memperoleh hak, maka tunaikan kewajiban Anda. Jika Anda merasa belum sama sekali merasakan faedahnya membayar pajak, maka Anda tetap harus menunaikan kewajiban Anda.

Karena pajak yang Anda setorkan, mungkin saja akan sangat berarti bagi saudara Anda yang lebih membutuhkan dari pada Anda. Anda cukup beruntung dan sebaiknya bersyukur karena diberi kesempatan dan kemampuan untuk menyetor pajak Anda, di saat yang lain tidak atau belum.

Sebenarnya, pajak adalah hal yang paling mudah untuk dianalogikan agar menjadi logis dan berbuah “Oh, iya juga ya.” atau “Ya pulak ya.”

Beberapa bulan yang lalu program Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) mulai digulirkan di lima kementerian. Program ini, penulis lihat memiliki tujuan yang sangat strategis. Bagaimana masyarakat harus menunaikan kewajiban perpajakannya dengan baik terlebih dulu agar dapat memperoleh layanan publik tertentu di lima kementerian tersebut.

Akibatnya apa? Secara tidak langsung mereka dipaksa untuk merapikan kembali dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Yakni terdaftar sebagai Wajib Pajak dan telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan (SPT PPh Tahunan) dua tahun terakhir.

Tentu harapannya program ini terus dikembangkan agar setiap lapisan masyarakat melek akan kewajibannya kepada Negara yang katanya mereka cintai ini.

Minimal, salah satu contohnya adalah dengan pembatasan akses. Semua akses untuk memperoleh hak mereka atau layanan publik dibatasi.

Contoh yang sudah dilakukan, Wajib Pajak yang ingin melakukan pengajuan kredit ke bank, maka pihak bank akan meminta persyaratan kepemilikan NPWP. Langkah ini memaksa masyarakat untuk melakukan pendaftaran NPWP.

Kenapa harus ada NPWP?

Karena NPWP hanya diberikan kepada mereka yang memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif. Obyektif yakni memiliki penghasilan. Setahu penulis, pihak bank tidak akan memberikan pinjaman jika tidak ada jaminan peminjam dapat melunasinya. Itu berarti mereka yang mengajukan pinjaman adalah mereka yang memang sudah memiliki penghasilan. Dan atas penghasilan tersebut seharusnya ada pajak yang harus dibayarkan atau mungkin saja tidak. Bergantung pada besarnya penghasilan yang diperoleh.

Yang menjadi kurang pas adalah ketika nomor hanya sebatas nomor laiknya tak punya  arti. Belum ada kebijakan yang membuat mereka yang mengajukan kredit harus melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik terlebih dulu sebelum pinjaman tersebut diberikan.

Transportasi, masyarakat begitu mudah mendapat akses kemana saja karena layanan publik berupa infrastruktur transportasi sangat mendukung mobilitas mereka. Memang betul bahwa tiket yang mereka bayarkan telah menjadi persyaratan mutlak yang sah untuk dapat terbang, berlayar, atau duduk manis di atas kereta api. Tetapi, apakah tidak lebih baik jika kewajiban perpajakan mereka juga dicek. Penulis rasa akan baik-baik saja dan cukup efisien dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Contoh-contoh tersebut adalah salah satu cara dalam melaksanakan pasal 1 ayat 1 tersebut. Bagi siapa? Bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kalau tiba-tiba ada yang berkomentar, “Semakin ke sini rakyat jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Dikepung pajak.”, ya karena rakyat pun dikepung fasilitas Negara yang pembiayaannya berasal dari pajak.

Semoga tingkat kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak akan semakin membaik dengan program-program pemerintah yang akan terus digulirkan dan diperbaiki.

Jika Anda beralasan pelayanan pegawai pajak kurang ramah atau tidak berkenan dan ingin mengadukannya, silahkan langsung hubungi Kring Pajak orang itu di 1500 200. Jangan jadikan pegawai pajak sebagai alasan Anda tidak melaksakan kewajiban perpajakan Anda.

Pemerintah akan terus berinovasi dan berbenah diri.


“….. bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s